75 Pegawai KPK Menang! Jokowi Diminta Ambil Tindakan, Giri Suprapdiono: Mr President, Time Is You

Tes wawasan kebangsaat (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak baru. Pasalnya, Ombudsman baru saja merilis keterangan pers mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lulus TWK.

Berdasarkan temuan Ombudsman, disebutkan bahwa terdapat maladministrasi dalam penyelenggaraan TWK KPK yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Dalam hasil pemeriksaan, secara keseluruhan nanti akan kita fokuskan pada tiga isu utama, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Yang kedua adalah pada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK,” ucap Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu 21 Juli 2021.

“Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan,” imbuhnya.

Hasil rilis pers yang dikemukakan oleh Ombudsman pun disambut baik oleh salah satu pegawai KPK, Giri Suprapdiono.

Giri menyebut bahwa 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos kini justru menang.

“Pegawai 75 Menang!,” tulis Giri melalui Twitternya Rabu, 21 Juli 2021.

Ia lantas mengutip empat poin yang menjadi saran perbaikan Ombudsman untuk ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo.

“Saran perbaikan Ombudsman RI: 1. Presiden mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai, 2. Presiden membina Ketua KPK, menteri PANRB dan Kumham dan LAN, 3. BKN membuat roadmap perbaikan, 4. Tes TWK diadministrasi,” bebernya.

Dengan demikian, ia menyampaikan terima kasih atas rilis yang baru saja disampaikan Ombudsman terkait nasib 75 pegawai KPK.

“Terima kasih Ombudsman RI, hebat, imparsial,” tegasnya.

Kini kata Giri, dirinya menunggu sikap yang selanjutkan akan diambil oleh Presiden Jokowi terkait penyelesaian polemik TWK KPK.

“Mr President, time is yours… Gelar tikar, makan kacang, nunggu keputusan belio,” katanya.

Adapun secara lengkap terkait empat rekomendasi Ombudsman kepada Presiden Jokowi seperti disampaikan dalam rilis pers dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.

4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.***

Foto: Presiden Joko Widodo diminta ambil tindakan soal 75 Pegawai KPK. /Youtube/Sekretariat Kabinet RI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *